Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) yang dipimpin Jhonny Simanuntak selaku ketua investigasi kasus pertambangan Desa Picuan Kecamatan Motoling Timur, Jumat (20/07) kemarin menemui Pemprov Sulut guna membahas masalah pertikaian antar warga di desa tersebut.
Menurut Simanjuntak Komnas Ham telah menindak lanjuti laporan warga terkait dengan masalah yang terjadi di desa picuan, kami sudah mendatangi desa tersebut untuk mencari masukan warga atas peristiwa yang terjadi disana.
Dan saat ini kami mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemprov Sulut untuk menyampaikan hasil investigasi kami , agar pemprov Sulut dapat menindak lanjutinya.
Pertemuan yang berlangsung di ruang Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Mecky M Onibala MSi itu, Simanjuntak menyarankan agar pemprov segera menyikapi masalah picuan sehingga tidak berlarut-larut, mengingat masalah tersebut terindikasi adanya pelanggaran Ham yang terjadi, ujarnya.
saat ini terjadi pro kontra menyangkut hadirnya perusahaan pertambangan di sana, ada sebagian masyarakat mendukung, namun sebaliknya sebagian warga menolak. Bahkan ada masyarakat menolak kehadiran aparat keamanan dan Polres Minsel, sehingga ini perlu diseriusi dengan cepat oleh Pemprov, jelas Simanjuntak.
Selain masalah picuan Komnas Ham juga minta agar Pemprov dapat menginisiasi pula masalah tambang pasir besi di pulau bangka Minut dan masalah warga Mangkit di Minsel yang terusir dari tanah kelahiran mereka.
Mecky Onibala berjanji saran Komnas Ham ini akan segera ditindaklanjuti, sebentar akan kami laporkan secara tertulis kepada Gubernur, karena saat ini Gubernur Sarundajang sementara pertemuan dengan Unsur Forkopimda Sulut di ruang kerjanya.
Saran Komnas Ham agar Pemprov terus melakukan pengawasan dan pembinaan bagi warga yang bertikai, juga akan ditindak lanjutinya, ssembari menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Komnas Ham yang sudah turun langsung di daerah kami ini. Tentunya semuamasukan yang diberikan oleh Komnas Ham akan ditindaklanjutinya, tambah Onibala
Tidak ada komentar:
Posting Komentar